Nama Satyawan Pudyatmoko mencuat sebagai calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman setelah mengikuti rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Satyawan saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan. Dudung menyebut Satyawan berasal dari Kementerian Kehutanan dan memiliki keahlian yang berkaitan dengan pengelolaan gambut dan mangrove.
Dudung juga menyampaikan bahwa Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional akan segera direalisasikan. Ia berharap proses pelantikan kepala badan tersebut dapat dilakukan pada pekan berikutnya.
BPGMN Dibentuk untuk Perkuat Pencegahan Karhutla
Pembentukan BPGMN sebelumnya diputuskan Presiden Prabowo Subianto pada 24 September 2026 setelah berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka.
Badan baru tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah juga merancang agar BPGMN memperkuat langkah pencegahan melalui riset, pemetaan kawasan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas atau hotspot. Lembaga ini direncanakan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional.
Satyawan Pudyatmoko dan Pengalaman di Bidang Gambut
Sebelum menjabat sebagai Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko pernah menjadi Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Pengalaman tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan dan restorasi ekosistem gambut serta rehabilitasi mangrove. BRGM sendiri merupakan lembaga yang sebelumnya menangani agenda restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove hingga masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2024.
Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah kembali menempatkan pengelolaan gambut dan mangrove sebagai bagian penting dalam strategi pencegahan karhutla di Indonesia.
Perkembangan selanjutnya akan menunggu proses penetapan dan pelantikan Kepala BPGMN secara resmi oleh pemerintah.
