Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah dokumentasi perjalanan ke kawasan Wonosobo dan Dieng beredar di media sosial. Kegiatan yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 tersebut disebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp50 juta.
Rangkaian kegiatan DWP Tulungagung tersebut disebut sebagai studi referensi. Namun, sejumlah dokumentasi yang beredar memperlihatkan rombongan mengunjungi sejumlah destinasi wisata di kawasan Dieng serta menikmati kuliner dalam perjalanan menuju dan dari Wonosobo. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan tersebut.
Pemkab Tulungagung Sebut Bukan Sekadar Wisata
Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan klarifikasi terkait kegiatan yang ramai diperbincangkan tersebut.
Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, Makrus Manan, membenarkan bahwa kegiatan DWP tersebut difasilitasi Bagian Kesra dan menggunakan anggaran yang telah masuk dalam perencanaan tahunan.
Menurut Makrus, kegiatan tersebut bukan semata-mata perjalanan wisata, melainkan studi referensi untuk pengembangan dan penguatan organisasi DWP serta membangun kolaborasi dengan DWP Kabupaten Wonosobo.
"Selain menjalin kolaborasi antara kedua DWP, studi referensi bertujuan mengembangkan dan menguatkan organisasi," ujar Makrus.
Makrus menyebut anggaran kegiatan tersebut sekitar Rp50 juta. Namun, ia menyampaikan angka tersebut berdasarkan ingatannya dan belum memaparkan rincian realisasi belanja secara terperinci.
Rangkaian Kegiatan DWP Tulungagung
Berdasarkan informasi mengenai susunan kegiatan, rombongan DWP Tulungagung berangkat menuju Wonosobo pada 19 Oktober 2026.
Dalam perjalanan tersebut, rombongan mengunjungi sejumlah lokasi wisata, di antaranya Pintu Langit, Kawah Sikidang, dan Telaga Menjer. Rangkaian kegiatan juga mencakup makan bersama serta agenda lainnya.
Agenda utama yang disebut sebagai studi referensi kemudian dilaksanakan di Wonosobo. Rombongan DWP Tulungagung bertemu dengan DWP Kabupaten Wonosobo untuk melakukan pertukaran pengalaman dan membahas pengembangan organisasi.
Pertemuan tersebut diisi dengan sambutan, sesi tanya jawab, penyerahan cenderamata, foto bersama, serta ramah tamah. Setelah itu, rombongan juga mengunjungi pusat oleh-oleh sebelum melanjutkan perjalanan pulang.
Dalam perjalanan kembali ke Tulungagung, rombongan disebut singgah di Solo untuk menikmati kuliner.
Penggunaan APBD Jadi Sorotan
Penggunaan anggaran APBD sekitar Rp50 juta menjadi salah satu aspek yang paling banyak disorot publik.
Pertanyaan terutama berkaitan dengan proporsi kegiatan organisasi dibandingkan agenda wisata yang terlihat dalam dokumentasi perjalanan. Sejumlah pihak juga mempertanyakan hasil konkret atau tindak lanjut yang dihasilkan dari studi referensi tersebut.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, Suripto, mempertanyakan substansi dan manfaat kegiatan tersebut apabila dibiayai menggunakan APBD. Ia menilai perlu ada penjelasan mengenai hasil yang diperoleh dan program konkret yang dapat diterapkan setelah kegiatan berlangsung.
Pengamat kebijakan publik Universitas Bhineka PGRI Tulungagung, Andreas Andrie, juga menyoroti tanggung jawab penggunaan dana publik. Menurutnya, kegiatan yang menggunakan APBD semestinya memiliki manfaat dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pemkab Diminta Terbuka Soal Rincian Anggaran
Sorotan terhadap kegiatan tersebut juga mendorong pentingnya keterbukaan mengenai rincian penggunaan anggaran.
Hingga pemberitaan ini disusun, informasi yang tersedia menyebutkan nilai anggaran sekitar Rp50 juta, sementara rincian mengenai biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan kebutuhan lainnya belum dijelaskan secara lengkap kepada publik.
Keterbukaan mengenai rincian anggaran dan laporan hasil kegiatan menjadi penting untuk menjelaskan kesesuaian antara tujuan studi referensi dengan penggunaan dana APBD.
Di sisi lain, adanya agenda pertemuan DWP Tulungagung dengan DWP Wonosobo menunjukkan bahwa terdapat kegiatan kelembagaan dalam rangkaian perjalanan tersebut. Namun, publik masih menunggu informasi lebih terperinci mengenai hasil, manfaat, serta tindak lanjut dari studi referensi itu.
Perdebatan mengenai kegiatan DWP Tulungagung ini pada akhirnya menjadi bagian dari perhatian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah.
