📌 Latar Belakang Aksi
Aksi ini dipicu oleh maraknya dugaan praktik suap dan mafia hukum yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Pati. Masyarakat merasa tidak tinggal diam melihat adanya dugaan penyimpangan yang merugikan kepentingan pencari keadilan di Kabupaten Pati. AMPB menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud perjuangan agar lembaga hukum di Pati benar-benar bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
🗣️ Orasi Bang Vander
Dalam aksinya, orasi utama disampaikan oleh Bang Vander (salah satu kuasa hukum) AMPB. Dengan tegas beliau menyampaikan:
"Kami tidak menuntut hal yang berlebihan. Rakyat hanya menginginkan satu hal: hukum dijalankan dengan lurus, adil, dan bersih dari praktik suap serta mafia hukum. Jika pengadilan saja sudah tidak dapat dipercaya, ke mana lagi rakyat harus mencari keadilan?"
Bang Vander juga menegaskan bahwa masyarakat Pati tidak akan diam jika ada penegak hukum yang justru memperdagangkan keadilan demi keuntungan pribadi. "Kami akan terus mengawal ini sampai ada langkah nyata," ujarnya.
"Kami buka posko pengaduan! Siapa saja yang pernah diperas atau dimintai uang di Pengadilan Negeri Pati, silakan lapor ke kami. Kami dampingi sampai tuntas!". Ujar Teguh
✊ 5 Tuntutan Utama AMPB
Dalam aksi tersebut, AMPB menyampaikan lima tuntutan tegas kepada pihak berwenang:
1. KPK Bongkar Praktik Suap di PN Pati
Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan mendalam dan membongkar praktik suap yang diduga terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Pati secara transparan.
2. Tangkap dan Penjarakan Hakim yang Diduga Terlibat
Menuntut penangkapan dan penjatuhan hukuman penjara terhadap Hakim Bu Retno, Hakim Budi A., serta para aktor lain yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap di PN Pati.
3. Audit Kekayaan Hakim
Meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap kekayaan para hakim yang diduga tidak sesuai dengan gaji dan tunjangan yang seharusnya diterima, termasuk penelusuran aset yang tidak wajar.
4. Hukum Seberat-Beratnya Bagi Penjual Hukum
Menuntut agar setiap penegak hukum yang terbukti memperdagangkan keadilan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya dan tidak diberi keringanan, agar menjadi efek jera.
5. Pati Tolak Pejabat Ruwet
Masyarakat Pati secara tegas menolak keberadaan pejabat yang berperilaku buruk, merugikan rakyat, dan tidak menjalankan tugasnya dengan jujur di lingkungan instansi pemerintahan maupun lembaga hukum.
📝 Penutup
Aksi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan tertib. Massa menyatakan akan terus memantau dan mengawal setiap langkah yang diambil oleh pihak berwenang terkait tuntutan yang telah disampaikan. AMPB berharap KPK dan instansi terkait segera merespons dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini dengan langkah nyata.
