KUNINGAN, liputan62.net–
Di saat pemerintah daerah seolah tutup mata dan membiarkan infrastruktur membusuk, rasa tanggung jawab warga justru berbicara lebih lantang. Jalan penghubung antara Desa Babakanjati, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, menuju Desa Kertawangun, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, yang bertahun-tahun rusak parah, akhirnya diperbaiki secara swadaya oleh warga pada Sabtu (19/9/2026) lalu.
Jalan yang menjadi urat nadi aktivitas lintas kabupaten ini telah lama menjadi mimpi buruk bagi masyarakat setempat. Lubang menganga, aspal yang terkelupas, dan permukaan jalan yang bergelombang bukan lagi hal asing. Dampaknya fatal: tak terhitung berapa kali pengendara roda dua harus menjadi korban kecelakaan karena terjatuh atau kehilangan kendali saat menghindari lubang.
Namun, ironisnya, jeritan hati warga seolah tak pernah terdengar oleh dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Kuningan. Alih-alih mendapat sentuhan perbaikan dari anggaran daerah, warga dibiarkan menelan debu dan menanggung risiko nyawa di setiap perjalanannya.
Daripada terus menunggu kepastian dari pemerintah yang tak kunjung datang, warga Desa Kertawangun dan Babakanjati memilih untuk tidak tinggal diam. Didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan jalur ekonomi yang mereka lalui setiap hari, mereka menggelar musyawarah dan sepakat untuk gotong royong.
Setiap Kepala Keluarga (KK) menyisihkan uang sebesar Rp50 ribu. Nominal yang mungkin tak seberapa jika dibandingkan dengan miliaran rupiah anggaran dinas yang tak kunjung cair, namun sangat berarti bagi warga demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Sabtu pagi itu, cangkul, sekop, dan cangkul mulai beradu dengan aspal yang hancur, menggantikan peran alat berat pemerintah yang tak pernah tampak batang hidungnya.
Aksi gotong royong ini sejatinya adalah manifestasi dari kekecewaan mendalam warga terhadap Pemerintah Kabupaten Kuningan. Jalan yang berada di wilayah administratif Cigandamekar ini seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat fungsinya yang vital bagi mobilitas warga lintas kabupaten. Fakta bahwa warga harus merogoh kocek pribadi untuk hak dasar berupa jalan yang layak adalah sebuah tamparan keras bagi pemerintah daerah.
"Kami memperbaiki jalan ini bukan karena kami tidak butuh pemerintah. Tapi karena kami lebih menghargai nyawa, keselamatan anak-istri kami, dan kami lelah menunggu janji yang tak pernah ditepati," ujar salah satu warga yang turut mencangkul, sambil menyeka keringat di sela-sela pekerjaan.
Aksi swadaya warga Kertawangun dan Babakanjati ini menjadi catatan kelam bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Sebelum anggaran turun dan alat berat bekerja, rasa peduli dan tanggung jawab wargalah yang lebih dulu menyelamatkan mereka dari kelalaian negara.
Pertanyaannya kini, sampai kapan Pemerintah Kabupaten Kuningan akan terus tidur dan membiarkan warganya bekerja keras menutupi kekurangan mereka.
Sugi liputan 62
