KPK memanggil Andi Saiful Haq (ASH), Staf Khusus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Pemeriksaan tersebut dijadwalkan pada Jumat (21/8/2026).
Stafsus Raja Juli Diperiksa KPK
Pemanggilan Andi Saiful Haq menjadi salah satu perkembangan yang membuat nama Raja Juli Antoni kembali ramai diberitakan. Berdasarkan laporan yang beredar, pemeriksaan berkaitan dengan penyidikan dugaan suap yang menyeret sejumlah pihak di Kabupaten Kuansing.
Penting dicatat, pemanggilan tersebut ditujukan kepada Andi Saiful Haq sebagai saksi, bukan berarti Raja Juli Antoni telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penanganan Karhutla Juga Jadi Perhatian
Di sisi lain, Raja Juli Antoni tengah menghadapi perhatian besar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.
Kementerian Kehutanan menyebut sebanyak 12.880 personel gabungan dikerahkan untuk menangani karhutla di Kalimantan. Penanganan tersebut telah berlangsung selama puluhan hari di tengah kondisi cuaca yang kering.
Sebelumnya, Raja Juli juga menyampaikan bahwa fenomena El Nino yang datang lebih awal membuat kondisi cuaca menjadi lebih panas dan kering sehingga meningkatkan tantangan dalam penanganan karhutla.
Kinerja Menteri Kehutanan Disorot
Perkembangan karhutla di Kalimantan turut memunculkan kritik dari sejumlah pihak terhadap kinerja Kementerian Kehutanan. Beberapa pihak mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas dan luar biasa dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang meluas.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan sebelumnya mengungkapkan terdapat 40 perkara karhutla yang ditangani Polri hingga 15 Agustus 2026, dengan 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Raja Juli Antoni Masih Fokus Penanganan Kehutanan
Di tengah berbagai sorotan tersebut, aktivitas Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan tetap berkaitan erat dengan agenda perlindungan dan pengelolaan hutan, termasuk penanganan karhutla dan konservasi alam.
Masyarakat kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang sedang berjalan serta langkah pemerintah dalam mengatasi karhutla di berbagai daerah.
(Tim Redaksi)
