PAPUA, indometro.net-
Konflik dan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua kembali menjadi perhatian berbagai organisasi masyarakat sipil, aktivis, tokoh agama, mahasiswa, dan kelompok masyarakat. Sejumlah pihak mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mengambil langkah konkret untuk menghentikan siklus kekerasan dan membuka jalan penyelesaian yang damai dan berkeadilan.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Konflik bersenjata masih menimbulkan korban dan berdampak terhadap masyarakat sipil, sementara persoalan pengungsian, perlindungan masyarakat adat, hak asasi manusia, serta keamanan warga masih menjadi perhatian berbagai lembaga.
Jaringan Damai Papua juga menyerukan agar pemerintah mengedepankan dialog sebagai salah satu jalan untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pada September 2026, Pansus Papua DPD RI turut mendorong langkah konkret melalui mekanisme seperti tim investigasi, rekonsiliasi, atau dialog.
Karena itu, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelesaian Papua tidak hanya dilihat dari perspektif keamanan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan, keadilan, hak masyarakat adat, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian akar persoalan.
Papua membutuhkan lebih dari sekadar penambahan kekuatan keamanan. Papua membutuhkan ruang untuk berbicara, mendengar, dan mencari jalan keluar bersama.
Jika konflik terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka yang diwariskan bukanlah perdamaian, melainkan luka.
Kini pertanyaannya adalah: kapan negara benar-benar berani membuka ruang penyelesaian yang bermartabat bagi Tanah Papua?
Liputang62
Fiktor Rayar
