KUNINGAN, liputan62.net –
Pemandangan indah di Bukit Perkemahan Wisata Talaga Surian Camp, Palutungan, Kabupaten Kuningan, Jumat (16/10/2026) sore, seharusnya menjadi latar belakang yang sempurna untuk mempererat solidaritas insan pers. Namun, di balik acara yang bertajuk "Journalist Gathering & Capacity Building" yang diselenggarakan oleh Pokja Wartawan Polres Kuningan, tersimpan ironi dan praktik eksklusivitas yang mencederai semangat keterbukaan informasi.
Acara yang dijadwalkan berlangsung dua hari (16-17 Oktober 2026) ini mengundang tanda tanya besar. Di tengah narasi "mempererat tali silaturahmi" dan "membangun komunikasi harmonis", realita di lapangan justru menunjukkan sekat-sekat pemisah antar rekan media.
Wartawan "Tamu" Dicekal, Undangan Terbuka Tapi Realita Tertutup
Ketegangan kecil namun janggal terjadi usai sesi dialog pertama, sekitar pukul 15.20 WIB. Seorang wartawan dari media Warta Pasundan yang berniat mendokumentasikan kegiatan secara profesional, justru dihadang oleh salah satu anggota kelompok penyelenggara (Pokja).
Dengan raut wajah yang kurang bersahabat, oknum panitia tersebut menegur dan menginterogasi wartawan tersebut. "Anda dari mana? Medianya apa? Anda tahu dari siapa ada acara ini? Kalau tidak ada undangan, tidak diperbolehkan masuk," tegasnya sambil menghalangi lensa kamera.
Teguran ini tentu terasa ganjil dan cenderung arogan. Pasalnya, salinan undangan yang beredar (Nomor: 027/PIKJA/X/2026) secara eksplisit ditujukan kepada "Yth. Rekan-rekan Media di tempat". Tidak ada satu pun kalimat dalam surat tersebut yang membatasi bahwa acara ini hanya untuk "kelompok tertentu" atau "undangan khusus".
Surat undangan tersebut justru menggunakan bahasa yang inklusif: *"Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, meningkatkan solidaritas serta memperkuat kapasitas dan profesionalisme insan pers..." serta kalimat "Kami mengundang rekan-rekan media untuk hadir dan berpartisipasi".
Lantas, mengapa wartawan yang datang tanpa "restu" lingkaran dalam Pokja justru diperlakukan seperti penyusup yang harus diusir? Apakah definisi "Rekan-rekan Media" bagi penyelenggara hanya terbatas pada mereka yang satu "frekuensi" atau satu "kreis" saja?
Humas Polres Kuningan: "Kami Tidak Diundang"
Dugaan bahwa acara ini adalah "pesta pora" kelompok tertentu semakin menguat ketika dikonfirmasi ke sumber resmi. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Kuningan, yang seharusnya menjadi ujung tombak keterbukaan informasi kepolisian, justru mengaku tidak tahu menahu.
Ketika dikonfirmasi via WhatsApp, staf Humas Polres Kuningan, Bapak Dayat, dengan polos menjawab bahwa pihaknya bahkan tidak diundang.
"Itu sih acara mereka dari Pokja. Mereka bentuk sendiri, bikin acara di luar kami. Kami saja tidak diberitahu dan diundang, Pak," ujar sumber dari Humas Polres Kuningan.
Pengakuan ini sangat mencengangkan. Sebuah acara yang mengatasnamakan "Pokja Humas Polres Kuningan" dan mengundang pejabat vital seperti Kapolres, Bupati, Sekda, hingga Dandim 0615 Kuningan, ternyata berjalan tanpa koordinasi yang baik dengan Humas resmi kepolisian. Ini mengindikasikan bahwa acara ini lebih bersifat "komunitas pribadi" yang mencari legitimasi lewat nama institusi, daripada acara resmi kepolisian yang merangkul seluruh elemen pers.
Dialog Kasat Reskrim dan Ironi "Oknum Wartawan"
Sementara itu, di dalam ruangan yang tertutup bagi "orang luar", Kasat Reskrim Polres Kuningan, Iptu Abdul Azis, SH, yang mewakili Kapolres, sedang gencar menyampaikan materi. Ia menyoroti banyaknya laporan masyarakat mengenai oknum wartawan yang memeras Kuwu dan Kepala Sekolah.
"Banyak pembahasan masalah kompleks yang masuk ke meja kami, dan ada laporan oknum wartawan yang meminta uang... itu sedang kami pertimbangkan untuk ditindaklanjuti, ujar Azis.
Nasihat ini tentu baik. Namun, menjadi sangat ironi ketika acara "pembinaan" ini justru dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan membatasi ruang gerak wartawan independen. Jika tujuannya adalah membersihkan dunia pers dari oknum pemeras, bukankah langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka ruang selebar-lebarnya bagi pers yang bebas dan independen, bukan justru membuat "geng" atau kelompok eksklusif yang hanya akrab dengan penguasa?
Membangun Loyalitas, Bukan Kompetensi?
Acara yang menghadirkan pejabat teras seperti Bupati, Sekda, dan Dandim ini, serta diselingi pembagian paket sembako kepada anak-anak yang "sudah ditentukan oleh tim", menimbulkan pertanyaan besar mengenai motif di baliknya.
Apakah ini benar-benar Capacity Building (peningkatan kapasitas) jurnalistik? Atau sekadar Gathering untuk mengonsolidasi kekuatan kelompok media tertentu yang dekat dengan para pemimpin, sembari menyingkirkan suara-suara kritis atau media di luar lingkaran "kesayangan"?
Ketika wartawan di luar kelompok tersebut ditanya, mereka hanya bisa geleng kepala. "Tidak tahu, tidak semua diundang. Katanya itu terbatas buat kelompok mereka saja," ujar salah satu wartawan senior yang enggan disebutkan namanya.
Sabtu (17/10) hari ini, acara akan ditutup. Namun, pertanyaan mengenai profesionalisme dan keadilan dalam bermedia di lingkungan Pokja ini masih menggantung. Jika silaturahmi hanya dibangun di atas tembok eksklusivitas dan ketidaktahuan Humas resmi, maka yang terbangun bukanlah solidaritas insan pers, melainkan kubu-kubu kepentingan yang mencederai demokrasi informasi di Kabupaten Kuningan.
Sugi liputan62
