Aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes di kawasan Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis membentangkan spanduk berisi kritik terhadap penanganan krisis iklim dan meningkatnya beban biaya hidup masyarakat.
Aksi yang berlangsung pada pagi hari itu menarik perhatian masyarakat. Enam aktivis Greenpeace memanjat Monumen Selamat Datang dan membentangkan spanduk yang menyuarakan keresahan terhadap dampak krisis iklim.
Salah satu pesan yang disampaikan melalui spanduk tersebut berbunyi, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Melalui aksi tersebut, Greenpeace mendesak pemerintah agar mengambil langkah lebih konkret dalam menghadapi krisis iklim yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kenaikan biaya kebutuhan pokok dan ancaman terhadap sumber penghidupan warga.
Greenpeace Soroti Dampak Krisis Iklim terhadap Ekonomi Masyarakat
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menyoroti dampak krisis iklim yang semakin dirasakan masyarakat, terutama kelompok pekerja rentan yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Greenpeace juga memperkenalkan riset bertajuk Besok Harga Naik! yang membahas dampak krisis iklim terhadap masyarakat di kawasan Jabodetabekjur, Bandung Raya, dan Yogyakarta Raya.
Berdasarkan temuan riset yang diberitakan, sebanyak 41 persen responden merasakan dampak terhadap konsumsi dan biaya pangan, 39 persen terhadap produktivitas dan pendapatan, serta 20 persen terhadap akses tempat tinggal dan transportasi.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Greenpeace untuk mendorong pemerintah agar kebijakan penanganan krisis iklim tidak hanya berfokus pada indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Greenpeace menilai perlindungan terhadap masyarakat rentan perlu menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan lingkungan dan ekonomi.
Enam Aktivis Dievakuasi dari Patung Selamat Datang
Aksi Greenpeace di Bundaran HI dimulai sekitar pukul 06.05 WIB dan berlangsung hingga sekitar pukul 06.15 WIB, berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan ANTARA.
Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evakuasi terhadap enam aktivis yang berada di atas monumen.
Proses penurunan dilakukan menggunakan sistem tali dengan bantuan petugas penyelamat. Setelah dievakuasi, para aktivis dibawa untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang diperlukan.
Pada Rabu (21/10/2026), sejumlah media melaporkan bahwa keenam aktivis tersebut telah dipulangkan dari Polda Metro Jaya pada Selasa malam. Kepolisian menyatakan penanganan dilakukan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan mereka.
Pemerintah Buka Ruang Dialog dengan Greenpeace
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan pemerintah menghormati aksi Greenpeace sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.
Pemerintah juga menyatakan bahwa persoalan krisis iklim dan tekanan biaya hidup masyarakat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah membuka ruang bagi Greenpeace untuk menyampaikan data, masukan, dan rekomendasi kepada kementerian terkait sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Respons tersebut menunjukkan pentingnya dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam mencari solusi terhadap persoalan lingkungan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Greenpeace Tegaskan Perjuangan Krisis Iklim Berlanjut
Aksi di Bundaran HI menjadi sorotan karena menghubungkan persoalan lingkungan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekosistem, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pangan, pendapatan, tempat tinggal, dan transportasi.
Greenpeace mendorong pemerintah agar memperkuat langkah nyata untuk mengatasi krisis iklim sekaligus melindungi masyarakat yang paling rentan terhadap dampaknya.
Ke depan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang terukur, penegakan hukum lingkungan, serta kerja sama berbagai pihak agar perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat.
