Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syarif Pusadan, S.H., M.SI., serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID), Senin (10/8/26/
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Buol. Rakor turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis pemerintah pusat, di antaranya sosialisasi dan penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang sinkronisasi layanan pertanahan dan perpajakan, serta pembahasan program perumahan dan kawasan permukiman.
Dalam Rakor tersebut, pemerintah daerah juga mendapatkan pemaparan mengenai perkembangan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, capaian pendataan secara nasional telah mencapai sekitar 90,88 persen, dengan masih terdapat sekitar 9,12 persen yang perlu dituntaskan.
Pendataan SE2026 menjadi bagian penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan struktur perekonomian, termasuk perkembangan dunia usaha, sehingga dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Bagi Pemerintah Kabupaten Buol, penguatan pendataan ekonomi juga memiliki arti strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data.
Sementara itu, melalui Rakor Pengendalian Inflasi, pemerintah daerah terus didorong untuk mencermati perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, menjaga kelancaran distribusi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi.
Seluruh agenda tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan ketersediaan data yang akurat dalam mendukung efektivitas kebijakan pemerintah. Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas harga, tetapi juga erat kaitannya dengan daya beli masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen untuk terus menindaklanjuti berbagai arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi antar-OPD dan TPID, sekaligus mendukung pelaksanaan pendataan ekonomi secara optimal sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan daerah yang terukur, tepat sasaran, dan berbasis data.
Sumber : Ungkapfakta
